Pemerintah Indonesia sedang menjalankan proyek besar dalam penulisan ulang sejarah nasional.
Tujuan utama proyek ini adalah menyusun narasi sejarah yang lebih komprehensif dan inklusif, dengan mempertimbangkan temuan-temuan terbaru dari para ahli dan arkeolog.
Hasilnya akan berupa 10 jilid buku sejarah resmi yang diharapkan menjadi rujukan utama bagi bangsa Indonesia.
Proyek ini ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Bagaimana pandangan pakar?
Irsyad Martias, S.S., M.A., Ph.D., dosen Antropologi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya (FIB UB), menyampaikan pandangannya terkait proyek ini.
Ia melihat penulisan ulang sejarah sebagai terobosan penting untuk memperbarui pemahaman sejarah Indonesia. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kritis.
Menurut Irsyad, sejarah tidak boleh dilihat dari satu dimensi waktu yang sempit. Selama ini, penulisan sejarah Indonesia dinilai terlalu terpusat pada peristiwa di Jawa, sementara wilayah lain seperti Papua, Kalimantan, dan daerah perbatasan sering terabaikan.
“Misalnya, dalam Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Jilid 2, sejarah kuno didominasi oleh cerita dari Jawa. Begitu pula dengan narasi kemerdekaan yang lebih banyak fokus pada peristiwa di Jakarta,” ujarnya.
Pro-Kontra dalam Penulisan Ulang Sejarah
Proyek ini memicu diskusi publik, salah satunya mengenai apakah ini sekadar pemutakhiran dari buku sejarah sebelumnya atau benar-benar penulisan baru.
Irsyad menjelaskan bahwa versi lama sejarah Indonesia termuat dalam Sejarah Nasional Indonesia (SNI), yang pernah direvisi pada 1981 dan 2007.
“Pertanyaannya, apakah ini hanya pembaruan atau penulisan ulang total? Sejarah itu dinamis, tergantung konteks zamannya,” jelasnya.
Perdebatan lain muncul terkait usulan perubahan istilah “prasejarah” menjadi “sejarah awal”. Para arkeolog keberatan karena perubahan ini memengaruhi metodologi dan konteks penelitian. “Ini saja sudah menjadi perdebatan tersendiri,” kata Irsyad.
Baca juga Kisah di Balik Penemuan Lukisan Gua Berusia 51 Ribu Tahun di Maros, Sulawesi Selatan
Pentingnya Partisipasi Publik dan Transparansi
Sebagai proyek negara, Irsyad menekankan perlunya melibatkan masyarakat luas, termasuk akademisi, pemerhati sejarah, dan universitas.
“Banyak hal yang harus didiskusikan, seperti metodologi, alasan suatu peristiwa diangkat atau tidak, serta siapa yang terlibat dalam penyusunannya,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah membuka ruang diskusi terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk penulis sejarah sebelumnya.
“Jika pemerintah mau mendengarkan masukan dalam merekonstruksi sejarah Indonesia, itu langkah yang baik,” tambahnya.
Inklusivitas dan Penerimaan Masyarakat
Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan buku sejarah ini tidak hanya mencerminkan perspektif Jawa, tetapi juga diterima oleh masyarakat di luar pulau Jawa.
Irsyad menilai Indonesia tidak kekurangan sumber daya untuk menulis sejarah, dengan banyaknya sarjana kompeten di dalam dan luar negeri.
“Tantangannya adalah bagaimana negara memediasi berbagai penelitian, pendekatan, dan temuan terbaru ke dalam penulisan ini,” ujarnya.
Selain itu, Irsyad menyarankan agar pemerintah memberikan penjelasan resmi mengenai perbedaan antara buku sejarah lama dan baru.
“Masyarakat perlu tahu apa signifikansi revisi ini dan dalam konteks apa perubahan dilakukan,” pungkasnya.
Proyek penulisan ulang sejarah nasional ini menjadi momentum penting untuk membangun narasi yang lebih adil dan representatif.
Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada sejauh mana pemerintah mampu melibatkan berbagai pihak dan menjaga transparansi dalam prosesnya.
Baca juga Tes Calistung untuk Masuk SD Dihapus, Pakar: Baik untuk Perkembangan Kognitif Anak
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News