Pemberhentian Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah negara berkembang yang cukup menggantungkan bantuan dari negeri adidaya tersebut.
Indonesia sendiri merupakan salah satu penerima manfaat USAID yang digunakan untuk menyokong berjalannya program-program strategis dalam negeri, termasuk pembangunan dan kesehatan.
Tahun 2024 lalu, USAID memberikan bantuan untuk Indonesia sebesar US$153,5 juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2023, di mana saat itu bantuan yang masuk senilai US$151,6 juta.
Kawan GNFI, pada November 2024, USAID dan Indonesia baru saja memperpanjang Kerangka Kerja Sama Pembangunan Bilateral hingga bulan September 2026. Lembaga ini juga pernah menyatakan dukungannya untuk membantu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Terkait penutupan USAID, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merespons dampak pembentian tersebut terhadap Indonesia. Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia sedang mengupayakan untuk menjadi negara donor.
“Hal ini terkait juga dengan keinginan Indonesia yang saat ini sedang berada dalam posisi transisi dari negara yang selama ini sering berada di dalam ‘koridor’ sebagai negara penerima (donor) menjadi negara donor,” jelas Roy, demikian ia dipanggil, dalam taklimat pers Kemlu di Jakarta, melansir dari ANTARA.
Amerika Serikat Tutup USAID, Adakah Dampaknya untuk Indonesia?
Indonesia dan ‘Jalan’ Menjadi Negara Donor
Dalam keterangannya, Roy menjelaskan jika Indonesia memiliki ekonomi yang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu. Indonesia juga merupakan salah satu anggota Group of Twenty atau G20 yang diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi besar.
Goldman Sachs, sebuah perusahaan finansial asal Amerika Serikat, ikut memproyeksi ekonomi Indonesia akan menjadi yang terbesar ke-4 di dunia di tahun 2050 mendatang. Indonesia digadang-gadang akan menyalip ‘raksasa’ ekonomi Asia dan Eropa lainnya, yakni Jerman, Jepang, hingga Prancis.
Berdasarkan proyeksi rata-rata pertumbuhan PDB riil nasional pada 2024-2029 sebesar 4,3 persen, lalu 3,6 persen untuk periode 2030-2039, dan 3 persen pada 2040-2049, perkiraan total PDB Indonesia di 2050 mendatang adalah sebesar US$6,3 triliun.
Dengan prediksi tersebut, Indonesia akan menyesuaikan potensi untuk memperkuat posisinya dalam politik ekonomi luar negeri. Di sisi lain, Kemlu menjelaskan bahwa bantuan asing dari negara manapun yang diterima Indonesia merupakan dana pelengkap dan bukan sumber utama.
“Sumber utama pendanaan atas hal yang diperlukan di Indonesia berasal dari APBN, yang jelas berasal di Indonesia,” imbuh Roy.
Kawan GNFI, Indonesia sendiri didaulat sebagai new emerging donor country atau negara donor yang baru muncul. Hal ini menegaskan, meskipun Indonesia masih menjadi negara berkembang yang menerima donor dari negara lain, Indonesia tetap berupaya untuk ikut menjadi pendonor bagi yang membutuhkan.
Tahun 2020, OECD menobatkan Indonesia sebagai donor ODA nontradisional. ODA adalah akronim dari Official Development Assistance, atau bantuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah negara maju untuk negara berkembang.
Indonesia merupakan penerima ODA saat baru merdeka. Saat ini, Indonesia juga memiliki lembaga bernama Indonesia AID, yang berperan untuk membantu pemerintah atau lembaga asing untuk mewujudkan pembangunan global, mengentaskan kemiskinan, dan kesenjangan sosial.
Indonesia AID sudah dibentuk sejak 2019 silam dan sudah berkontribusi untuk membantu dunia internasional. Berbagai jenis bantuan, seperti kesehatan, kemanusiaan, pelatihan, dan sebagainya sudah diberikan Indonesia kepada berbagai negara di dunia.
“Tangan di Atas”, Indonesia Jadi Negara Donor yang Aktif Berkontribusi di Dunia
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News