Upaya pemerintah mendorong Koperasi Merah Putih sebagai program strategis nasional menghadapi tantangan besar dalam aspek komunikasi publik. Isu ini mencuat dalam talkshow “Bedah Program Prioritas Prabowo: Koperasi Merah Putih” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad) di Tribatra Hotel & Convention Center Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (24/5/2025).
Talkshow yang sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Forum Komunikasi Merah Putih merupakan inisiatif IKA Fikom Unpad untuk mendukung kebijakan publik dari sisi komunikasi strategis. Acara ini juga digelar bertepatan dengan pelantikan pengurus dan rapat kerja IKA Fikom Unpad periode 2024–2028.Para pembicara dari kalangan pemerintah, akademisi, dan praktisi komunikasi menyoroti pentingnya narasi yang utuh, konsisten, dan transparan.
Direktur Pengembangan Usaha Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Afif Thosin Roy Akhmad, menyatakan hingga kini sudah terbentuk lebih dari 40.000 unit koperasi. Pemerintah menargetkan total 80.000 unit koperasi hingga Oktober 2025. Namun, menurutnya, tantangan terletak pada keselarasan komunikasi di tengah percepatan pelaksanaan program.
“Kami menghadapi tantangan besar dalam waktu yang sangat singkat. Pembentukan koperasi memang dipermudah, dengan kolaborasi antarkementerian, pemerintah daerah, hingga notaris. Tapi yang paling krusial adalah menjelaskan dengan benar kepada publik bahwa ini bukan program hibah, tapi ekosistem usaha kolektif berbasis kemandirian,” ujar Afif.
LPDB akan memberikan pembiayaan bergulir berbunga rendah kepada koperasi percontohan yang tersebar di berbagai daerah. Koperasi ini diwajibkan memiliki enam unit usaha pokok, seperti kios sembako, klinik desa, dan unit simpan pinjam. Satu unit usaha tambahan dapat disesuaikan dengan potensi lokal. Meski begitu, Afif mengakui adanya salah paham publik akibat komunikasi yang belum utuh.
“Kami berupaya mengharmonisasi sistem dan kebijakan lintas 13 kementerian, tapi harmonisasi komunikasi juga harus disegerakan. Banyak persepsi keliru yang tersebar, dari isu hibah hingga jumlah dana yang akan diterima oleh tiap unit koperasi,” ujarnya.
Dekan Fikom Unpad, Dadang Rahmat Hidayat, menilai pentingnya pendekatan komunikasi transformasional untuk mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap koperasi.
“Selama ini koperasi diasosiasikan dengan skala kecil, tidak efisien, dan tidak modern. Padahal banyak koperasi sukses tapi tidak terekspos. Kita perlu membongkar narasi lama dan menggantinya dengan citra koperasi yang adaptif, berbasis inovasi dan kemandirian,” katanya.
Sementara itu, Ketua IKA Fikom Unpad, Hendri Satrio, mengingatkan bahaya dari komunikasi yang tidak terkoordinasi, terutama dalam program rakyat seperti koperasi Merah Putih.
“Presiden Prabowo punya visi luar biasa tentang kesejahteraan rakyat, dari sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga koperasi Merah Putih. Tapi komunikasi ke masyarakat masih sliweran. Banyak informasi beredar dalam bentuk katanya-katanya, seperti siapa pengurus koperasi, apakah benar tiap koperasi dapat dana Rp5 miliar, dan sebagainya. Ini berpotensi menimbulkan kegaduhan bila tidak dijelaskan lebih awal,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya pendekatan komunikasi publik yang proaktif dan mencerahkan.
“Jangan sampai kontroversi duluan, klarifikasi belakangan. Kalau komunikasi publik lemah, niat baik bisa ditangkap publik secara salah. Kita perlu membantu memperjelas, bukan menambah keruh,” tegasnya.