Posted on Leave a comment

KUBET – Ingar Bingar “Anak Nakal” yang Dikirim ke Barak Militer, Begini Saran Pakar

Ingar Bingar “Anak Nakal” yang Dikirim ke Barak Militer, Begini Saran Pakar

images info

Ingar bingar terkait keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerapkan kebijakan untuk mengirimkan “anak nakal” atau siswa sekolah yang dianggap bermasalah ke barak militer menuai sorotan. KDM, begitu sapaan Dedi Mulyadi, menilai program ini bertujuan untuk membentuk karakter disiplin, mandiri, dan mengembalikan jati diri remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Melalui laman bappeda.jabarprov.go.id yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, KDM menjelaskan jika maraknya perilaku kriminal di kalangan remaja sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara.

Program barak militer tersebut ditekankannya mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi perang. Kegiatan yang dilakukan di antaranya, olahraga, kesenian, dan pengembangan minat dan bakat.

Tak hanya itu, anak-anak juga diajarkan untuk memulai pola hidup sehat, mulai dari makan dan minum yang teratur hingga menjauhkan mereka dari rokok dan obat-obatan terlarang. Di sisi lain, KDM juga menjelaskan jika program ini harus mendapatkan izin dan persetujuan orang tua, mengingat anak-anak masih berada di bawah umur.

“Ini adalah bentuk ikhtiar kita bersama untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman pergaulan bebas, penggunaan gawai yang tidak sehat, serta kekurangan gizi akibat pola makan yang tidak teratur,” jelasnya.

Berbagai pihak menanggapi program barak militer ini dengan respons yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya juga memberikan saran terkait kebijakan KDM yang dinilai baru dan “kontroversial” tersebut.

Ramai-ramai Wacana Pemakzulan Wapres, Apakah Memang Bisa?

Saran Pakar Terkait “Anak Nakal” yang Dikirim ke Barak Militer

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M., merekomendasikan pendekatan berbasis hak anak yang mengedepankan upaya preventif dan rehabilitatif. Ia menekankan pentingnya identifikasi faktor penyebab perilaku anak.

“Pemerintah seharusnya memberi bimbingan, pendampingan psikososial, melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, serta memperlakukan mereka sebagai subjek hak, bukan objek hukuman,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Selain itu, Zendy juga menilai pentingnya keterlibatan profesional, seperti konselor dan psikolog anak, yang dianggap sangat penting dalam proses membangun pendidikan karakter pada anak. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan dan pendekatan untuk memahami latar belakang anak-anak agar tidak mengorbankan hak-hak mereka.

“Pendidikan karakter tidak bisa disederhanakan sebagai hukuman fisik. Anak-anak harus diberdayakan dengan pendekatan yang memahami latar belakang mereka dan tidak mengorbankan hak-haknya. Satu lagi, hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk program ini adalah pentingnya pengawasan. Siapa yang akan mendapat kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan program ini adalah hal yang krusial,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan oleh Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rachmad Kristino Dwi Susilo, M.A., Ph.D., yang menyebut bahwa perlu ada pendekatan sistemik yang melibatkan asesmen pada setiap anak.

Hal ini sangat penting untuk memahami dan mengetahui penyebab kenakalan atau masalah perilaku anak-anak secara spesifik. Pendekatan ini menurutnya dapat mencakup identifikasi masalah terhadap anak, apakah masalah tersebut timbul dari faktor individu, psikologis, atau sosiologis.

Rachmad menjelaskan, pendekatan yang hanya mengandalkan teknik indoktrinasi atau pembentukan disiplin tanpa mengkaji aspek psikologis dan sosiologis anak dapat berisiko untuk menimbukan masalah lebih lanjut. Salah satu hal yang dikhawatirkan adalah ketidakcocokan antara nilai-nilai yang diterapkan dalam barak militer dengan kebutuhan psikososial anak-anak yang sangat mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda.

Oleh karena itu, Rachmat meminta perlunya pendidikan moral dan karakter yang harus dikembalikan ke ranah lembaga pendidikan yang berwenang dan memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Ia juga menyebut pentingnya peran keluarga sebagai pusat pendidikan moral pertama bagi anak-anak.

Angka PHK dan Pengangguran Meningkat, Bagaimana Solusi untuk Mengatasinya?

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *