Di tengah krisis pangan yang melanda berbagai negara, Indonesia justru memastikan produksi beras nasional tetap dalam kondisi surplus.
Pemerintah optimistis bahwa hingga April 2025, produksi beras akan mengalami surplus sekitar 2,8 hingga 3 juta ton.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa meskipun banyak negara tengah menghadapi kesulitan dalam produksi beras, Indonesia masih mampu menjaga kestabilan produksinya.
Negara-negara seperti Malaysia, Filipina, hingga Jepang mengalami krisis beras yang cukup signifikan, tetapi Indonesia justru berhasil mempertahankan surplus.
“Makanya ini minta untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan beras ya, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis berasnya,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis.
Sumsel Bakal Jadi 3 Besar Penghasil Beras Nasional, Apa yang Diupayakan?
Meningkatkan Surplus Hingga 6 Juta Ton
Pemerintah menargetkan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras. Untuk mencapai swasembada penuh, surplus tahunan harus berada di kisaran 5-6 juta ton.
Dengan produksi beras nasional yang rata-rata mencapai 30 hingga 31 juta ton per tahun, peningkatan efisiensi dan produktivitas menjadi kunci utama.
Sudaryono menekankan pentingnya percepatan proses pertanian untuk mencapai target tersebut. Petani didorong untuk segera mengolah tanah dan menanam kembali setelah panen, sehingga dalam satu tahun bisa dilakukan panen hingga tiga kali.
“Begitu panen harus segera dipanen, segera dijual, dan tanahnya segera diolah. Jeda antara panen dengan olah tanahnya itu nggak boleh lama,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi nasional secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor yang selama ini masih dilakukan dalam situasi tertentu.
Indonesia Ucapkan Selamat Tinggal pada Impor Gula dan Beras, Swasembada Pangan di Depan Mata
Peran Koperasi dalam Menjaga Stabilitas Harga
Selain fokus pada produksi, pemerintah juga berupaya memastikan distribusi beras berjalan lebih efisien.
Salah satu inisiatif yang tengah didorong adalah peran Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan hasil pertanian serta menyediakan kebutuhan petani seperti pupuk, pestisida, dan sembako dengan harga terjangkau.
Dengan memperpendek rantai distribusi, harga beras diharapkan lebih stabil dan tidak terlalu tinggi seperti yang terjadi di beberapa negara ASEAN.
“Kita ingin adanya gerakan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian kita juga lakukan operasi pasar dengan kantor pos, kita juga dengan Bulog kita berdayakan lebih dari sebelumnya. Itu tujuannya kan supaya memotong rantai distribusi,” ungkap Sudaryono.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semakin panjang rantai distribusi, semakin banyak pihak yang mengambil keuntungan di setiap tahap. Dengan pemotongan rantai tersebut, diharapkan harga beras tetap terjangkau bagi konsumen tanpa merugikan petani.
“Nah kalau rantai distribusinya dipotong, maka kita harapkan harganya baik, di konsumennya baik, bagi produsennya juga baik,” tambahnya.
Mengenal Tradisi Arisan Beras, Cara Emak-emak di Pacitan Bertahan saat Krisis Ekonomi
Pengawasan Ketat terhadap Distribusi Bahan Pokok
Selain memastikan produksi dan distribusi beras berjalan optimal, pemerintah juga akan menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok.
Beberapa kasus penimbunan dan manipulasi harga, termasuk dalam distribusi minyak goreng, telah menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari-nari di atas kepentingan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan,” tegas Sudaryono.
Target untuk mencapai surplus 5-6 juta ton per tahun bisa saja dicapai, selama ada sinergi antara petani, pemerintah, dan seluruh elemen yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi beras nasional.
Grobogan Berpotensi Jadi Lumbung Pangan Nasional, Apa Upaya untuk Mewujudkannya?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News