Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan Provinsi Bali di peringkat pertama sebagai pemerintah daerah dengan nilai tertinggi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024. MCP adalah sebuah program yang dijadikan sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah (pemda) yang bersih.
MCP dijadikan sebagai langkah yang strategis bagi pemda untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Dengan indikator yang komprehensif, MCP diharapkan dapat menjadi acuan oleh kepala daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
MCP juga menjadi tolok ukur utama dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi serta memastikan standar minimal tata kelola pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dengan penerapan MCP yang optimal, diharapkan agar daerah bisa memperoleh manfaat signifikan dalam pengelolaan pemerintahan.
MCP diberikan dalam tiga kategori, yakni provinsi, kabupaten, dan kota. Pada kategori provinsi, Bali sukses memimpin dengan skor nyaris sempurna, yakni 99.
Posisi kedua ditempati oleh Jawa Barat dengan nilai 97, dan peringkat ketiganya diisi Kepulauan Riau dengan skor akhir 96. Menariknya, dalam kategori kota dan kabupaten, Bali lagi-lagi menyumbangkan masing-masing satu kota dan kabupaten di peringkat pertama.
Pada kategori kota, Denpasar memuncaki ‘klasemen’ dengan skor 99, disusul oleh Kota Mojokerto dan Kota Blitar dengan skor masing-masing 98.
KPK Rilis Daftar Kementerian, Lembaga, dan Pemda yang Paling Berintegritas, Dinilai Berdasarkan Apa?
Sementara itu, pada kategori kabupaten, Tabanan mendapatkan skor yang sangat memuaskan, yaitu 98. Lalu, di bawahnya menyusul Kabupaten Sragen dan Batang yang juga sama-sama mendapatkan skor 98.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Didik Agung Widjanarko, mengapresiasi jajaran pemda dalam mengimplementasikan MCP sebagai langkah untuk mencegah korupsi. Penghargaan ini disebutnya sebagai motivasi bagi pemda untuk benar-benar mengimplementasikan MCP.
“Sehingga MCP dapat berdampak pada peningkatan integritas pemerintah daerah dan menurunkan risiko korupsi di daerah,” tegasnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/3/2025).
Provinsi Bali Konsisten Raih MCP Tertinggi Sejak 2020
Warga Bali patut berbangga. Menukil dari bappeda.baliprov.go.id, Pulau Dewata ternyata sudah memperoleh skor tertinggi atau terbaik nasional sejak tahun 2020. Skor tahun 2024 juga terpantau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, di mana saat itu Bali mendapatkan skor 98,37.
Selama lima tahun, Provinsi Bali dapat mempertahankan posisinya di peringkat teratas yang selalu berada di zona hijau (baik) di tingkat nasional. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Bali mampu melakukan pengelolaan daerah dengan baik.
Bukan hanya itu, dilansir dari baliprov.go.id yang dikelola Pemda Bali, tahun 2024 provinsi ini juga menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah teraktif dalam pemberdayaan penyuluhan atikorupsi dan ahli pembangunan integritas melalui program PAKSI-API.
Didapatnya penghargaan-penghargaan tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah Bali untuk mencegah kasus korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Pengampunan Dianggap Bukan Solusi, Ini Cara yang Ditawarkan Ahli untuk Berantas Kasus Korupsi
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News