KUBET – Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan Meningkat, Indonesia Menuju Kesejahteraan Finansial yang Merata?

Literasi dan inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2025.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis awal Mei lalu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan nasional naik menjadi 66,46 persen dari 65,43 persen pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, indeks inklusi keuangan melonjak menjadi 80,51 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin memahami konsep keuangan dan aktif menggunakan layanan keuangan formal.

Peningkatan ini bukan hanya terlihat di kota besar. Di sejumlah wilayah perdesaan, tren literasi keuangan juga mulai tumbuh, meski masih terdapat kesenjangan dibandingkan kawasan perkotaan.

Masyarakat desa kini tidak hanya pandai menabung, tetapi juga mulai mengenal investasi, asuransi, hingga layanan perbankan digital.

Generasi Muda Unggul, Pedesaan Butuh Perhatian

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyebutkan bahwa survei tahun ini mengacu pada penghitungan dari 9 sektor lembaga jasa keuangan, termasuk fintech peer-to-peer lending dan penyelenggara sistem pembayaran.

Hasilnya, kelompok usia 18–35 tahun menjadi yang paling unggul dalam pemahaman dan penggunaan produk keuangan. Mereka aktif menggunakan layanan perbankan digital, asuransi, dan fintech.

Namun, survei ini juga mengungkap bahwa masih ada sejumlah kelompok yang perlu perhatian khusus, terutama masyarakat desa.

Warga perdesaan, perempuan, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, serta masyarakat dengan pendidikan rendah dan pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, dan ibu rumah tangga, masih belum maksimal dalam mengakses produk keuangan formal.

Pentingnya Literasi Keuangan

Peningkatan literasi keuangan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mendorong ketahanan ekonomi nasional.

Masyarakat yang melek finansial lebih cenderung menghindari pinjaman ilegal, mampu merencanakan masa depan secara lebih bijak, dan dapat mengelola keuangan pribadi dengan lebih efisien.

Hal ini sangat penting terutama di wilayah pedesaan, di mana akses informasi dan infrastruktur keuangan kerap terbatas.

Friderica menegaskan bahwa OJK akan terus memperluas jangkauan edukasi keuangan, termasuk dengan pendekatan syariah dan kolaborasi lintas sektor.

“Kita ingin tidak hanya menciptakan masyarakat yang tahu tentang keuangan, tapi juga berdaya secara ekonomi,” jelasnya.

Menuju Inklusi Keuangan yang Adil dan Berkelanjutan

Hasil SNLIK 2025 menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan nasional jangka panjang. Data ini digunakan untuk memperkuat implementasi Peta Jalan Literasi dan Inklusi Keuangan 2023–2027, serta menjadi acuan dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.

Tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat Indonesia yang inklusif secara ekonomi, dengan akses ke layanan keuangan yang merata dan berkelanjutan, dari kota hingga desa.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran keuangan di kalangan masyarakat pedesaan, harapan menuju kesejahteraan finansial yang lebih adil dan merata kini bukan lagi mimpi, melainkan langkah nyata yang tengah ditempuh bersama.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News