KUBET – Tak Harus Buka Hubungan Diplomatik, Pakar UMM Beberkan Alternatif untuk Indonesia Jika Israel Akui Palestina

Presiden Prabowo memberikan pernyataan mengejutkan terkait terbukanya peluang untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan ini disampaikan olehnya saat konferensi pers bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, 28 Mei 2025 lalu.

Namun, perlu dicatat bahwa kemungkinan tersebut hanya terjadi apabila Israel angkat kaki dan mengakui kemerdekaan Palestina. Prabowo turut menekankan bahwa hak Israel juga harus dijamin sebagai negara berdaulat dan diperhatikan jaminan keamanannya jika Palestina merdeka.

“Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel. Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut,” ucap Prabowo dilansir dari setkab.go.id.

Tentu ini menuai pertanyaan, apakah wacana membuka kedutaan Israel masih sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia?

Menjawab hal ini, Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Hafid Adim Pradana, M.A., menjelaskan bahwa wacana tersebut masih sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kedaulatan penuh Palestina.

“Secara prinsip, wacana normalisasi hubungan Indonesia-Israel dengan syarat pengakuan atas kemerdekaan Palestina sebenarnya secara normatif masih berada dalam kerangka prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu mendukung penuh kemerdekaan Palestina, sesuai amanat konstitusi dan spirit Konferensi Asia-Afrika,” jelasnya saat dihubungi oleh GNFI.

Ia menggarisbawahi jika konsistensi Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel merupakan bentuk konkret atas keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina, sekaligus solidaritas moral pada perjuangan anti-kolonialisme.

Meskipun syarat yang diajukan—pengakuan kemerdekaan Palestina oleh Israel—sejalan dengan posisi Indonesia, tetap perlu ada kajian yang dilakukan dengan sangat hati-hati. Ini perlu dilakukan mengingat sensitivitas isu Palestina dalam politik domestik Indonesia dan besarnya ekspektasi publik agar Indonesia tetap berada di garda terdepan untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Kenapa Indonesia dan PBB Mendukung Two-State Solution atas Palestina-Israel?

Melihat Konsekuensi Global jika Normalisasi Terwujud

Di sisi lain, Adim menjelaskan bagaimana posisi Indonesia di mata dunia Islam dan internasional jika benar-benar membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan implikasi ganda.

Di satu sisi, Indonesia bisa tampil sebagai negara muslim terbesar yang mempromosikan dan mendorong solusi dua negara. Namun, ada potensi resistensi kuat di tingkat domestik dan kalangan dunia Islam, terutama apabila langkah tersebut dianggap sebagai kompromi atau melemahkan solidaritas terhadap Palestina.

“Indonesia memiliki reputasi yang sangat baik di dunia Islam dan Global South sebagai pendukung setia perjuangan Palestina,” terang dosen dengan kepakaran politik global itu.

Opsi membuka hubungan diplomatik dengan syarat khusus ini tentu memerlukan proses diplomasi yang sangat terukur dengan melibatkan komunikasi aktif dengan anggota OKI, Liga Arab, dan Palestina. Adim menilai hal tersebut sangat penting agar tidak terjadi distorsi persepsi atas posisi Indonesia.

“Alternatif lain yang bisa ditempuh adalah memperkuat peran Indonesia sebagai mediator dalam mendorong solusi damai tanpa harus mengambil langkah prematur dalam bentuk hubungan diplomatik formal,” imbuhnya.

Kepemimpinan Silih Berganti, Dukungan Indonesia untuk Palestina Tetap Abadi

Sinyal Pendekatan Diplomasi Indonesia yang Lebih Pragmatis dengan Israel?

Saat ditanyai terkait kemungkinan adanya sinyal pendekatan diplomasi Indonesia yang lebih pragmatis dengan Israel, Adim tidak menampik hal tersebut. Menurutnya, wacana tersebut memang dapat dibaca sebagai indikasi ke arah tersebut, utamanya jika dikaitkan dengan dinamika realpolitik global dan kebutuhan untuk menjaga relevansi diplomasi Indonesia dalam isu Timur Tengah.

Akan tetapi, pragmatisme ini disebutnya harus tetap dibingkai dengan prinsip konstitusional dan amanat sejarah politik luar negeri Indonesia. Artinya, langkah pragmatis hanya dapat dibenarkan jika tetap menjunjung tinggi posisi Indonesia sebagai pendukung tegaknya hak bangsa Palestina.

“Diplomasi Indonesia tidak boleh kehilangan fondasi etisnya, agar tidak sekadar menjadi kompromi politik jangka pendek,” tegasnya.

Alternatif Selain Membuka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Wacana bersyarat yang disebutkan Prabowo menuai kecaman masyarakat luas. Banyak yang menilai bahwa langkah tersebut adalah bentuk “pelunakan” posisi Indonesia yang selama ini dinilai sangat solid mendukung Palestina.

Terkait ini, Adim memberikan beberapa rekomendasi selain membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat posisi Indonesia sebagai bridge-builder atau mediator internasional untuk mendorong solusi dua negara.

Indonesia juga disebutnya dapat lebih aktif memperkuat kerja sama diplomasi multilateral lewat berbagai organisasi, utamanya OKI, ASEAN, dan PBB, untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara kolektif. Indonesia dapat meningkatkan dukungan konkret lewat jalur kemanusiaan, pendidikan, dan kapasitas kelembagaan.

“Dengan cara ini, Indonesia tetap konsisten mendukung Palestina tanpa harus mengubah prinsip dasarnya dalam politik luar negeri,” tutupnya.

Bukan Evakuasi, Indonesia Perlu Lakukan Ini untuk Bela Warga Palestina

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News